Rodrigo Duterte, yang menjabat sebagai Presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, dikenal dengan kebijakan kerasnya dalam berbagai sektor, terutama dalam pemberantasan narkoba dan kriminalitas. Namun, di sisi lain, kebijakannya terkait industri perjudian menunjukkan pendekatan yang lebih kompleks dan penuh kontroversi.
Selama masa kepemimpinannya, Duterte mengambil langkah ekstrem terhadap perjudian, mulai dari pelarangan perjudian ilegal hingga regulasi ketat terhadap industri kasino dan perjudian online. Meskipun beberapa kebijakan diterapkan dengan tujuan menekan dampak negatif perjudian, banyak keputusan yang justru menimbulkan polemik, termasuk ketergantungan pemerintah terhadap pendapatan dari industri ini. Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai kebijakan Duterte terhadap perjudian, dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat, serta kontroversi yang menyertainya.
1. Sikap Duterte terhadap Perjudian
1.1 Penolakan Awal terhadap Perjudian
Ketika pertama kali menjabat sebagai Presiden Filipina, Duterte dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap perjudian. Ia menganggap perjudian sebagai sumber kerusakan sosial yang harus dibasmi. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah menghentikan penerbitan izin baru untuk operator kasino dan perjudian online.
Bahkan, pada awal masa jabatannya, Duterte sempat mengeluarkan pernyataan bahwa perjudian harus dihapus sepenuhnya dari Filipina. Pernyataan ini sempat menimbulkan ketidakpastian di industri perjudian dan berdampak pada banyak perusahaan yang beroperasi di sektor ini.
1.2 Sikap Berubah terhadap Perjudian Online (POGO)
Meskipun awalnya bersikap keras terhadap perjudian, Duterte akhirnya melunak terhadap Philippine Offshore Gaming Operators (POGO), yang merupakan industri perjudian online yang melayani pasar luar negeri, terutama Tiongkok.
Alasan utama perubahan sikap ini adalah karena pendapatan besar yang dihasilkan oleh POGO. Pemerintah Filipina mendapatkan miliaran peso dari industri ini, baik melalui pajak maupun lisensi yang diberikan oleh Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). Duterte akhirnya memutuskan untuk mengizinkan industri POGO tetap beroperasi, meskipun ada tekanan dari pemerintah Tiongkok untuk menutupnya.
Namun, pertumbuhan POGO juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti:
- Meningkatnya jumlah pekerja asing ilegal, terutama dari Tiongkok.
- Peningkatan kasus kriminal yang terkait dengan perjudian online, termasuk pencucian uang dan perdagangan manusia.
- Tuduhan korupsi dalam pengelolaan lisensi POGO.
1.3 Regulasi Ketat terhadap Kasino
Selain perjudian online, Duterte juga berusaha mengontrol kasino berbasis darat dengan cara:
- Menghentikan pemberian izin kasino baru untuk membatasi pertumbuhan industri ini.
- Membatalkan proyek kasino besar, termasuk rencana investasi miliaran dolar dari investor asing.
- Menutup beberapa kasino yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal atau terkait dengan organisasi kriminal.
Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif perjudian, tetapi di sisi lain juga menghambat pertumbuhan industri kasino dan mengurangi pendapatan negara dari sektor ini.
2. Dampak Ekonomi dari Kebijakan Perjudian Duterte
2.1 Pendapatan Negara dari Perjudian
Meskipun Duterte menentang perjudian, pemerintah Filipina tetap mengandalkan pendapatan dari industri ini. Selama masa kepemimpinannya, pendapatan dari sektor perjudian meningkat drastis, terutama dari PAGCOR dan POGO.
Beberapa angka penting terkait pendapatan industri perjudian:
- Antara 2016 hingga 2021, PAGCOR menghasilkan lebih dari 373 miliar peso, dengan 238,74 miliar peso disetor ke pemerintah.
- 150,16 miliar peso dari pendapatan perjudian digunakan untuk mendanai program kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- POGO sendiri menyumbangkan miliaran peso dalam bentuk pajak dan lisensi.
Pendapatan ini digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk pendanaan Universal Health Care Act, yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu.
2.2 Kontroversi Seputar Penerimaan Pajak dari Perjudian
Di satu sisi, pendapatan besar dari industri perjudian membantu menutupi defisit anggaran negara, tetapi di sisi lain, mengandalkan industri ini juga menimbulkan dilema moral dan sosial. Banyak kelompok agama dan aktivis sosial mengkritik ketergantungan pemerintah terhadap pajak dari industri yang dianggap merugikan masyarakat.
3. Perjudian Ilegal dan Upaya Penindakan
3.1 Operasi Melawan Perjudian Ilegal
Salah satu fokus utama Duterte adalah menindak perjudian ilegal yang tidak terdaftar di PAGCOR.
Pada 2017, ia menandatangani Perintah Eksekutif No. 13, yang memperkuat penindakan terhadap perjudian ilegal dan memperjelas yurisdiksi berbagai lembaga dalam menangani kasus ini. Beberapa tindakan yang dilakukan meliputi:
- Penggerebekan tempat perjudian ilegal yang tersebar di berbagai kota.
- Penutupan situs perjudian ilegal yang beroperasi tanpa izin.
- Penangkapan operator perjudian ilegal dan sindikat kriminal yang terlibat.
Namun, penindakan ini juga diwarnai oleh tuduhan korupsi, di mana beberapa aparat penegak hukum diduga menerima suap dari operator perjudian ilegal.
3.2 Skandal dan Dugaan Keterlibatan Pejabat
Beberapa skandal mencuat selama upaya pemberantasan perjudian ilegal. Ada dugaan bahwa beberapa pejabat pemerintah memiliki keterkaitan dengan sindikat perjudian ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus semacam ini memicu kritik tajam terhadap Duterte, yang dianggap tidak sepenuhnya berhasil menegakkan kebijakan anti-perjudiannya.
4. Kesimpulan: Warisan Kebijakan Perjudian Duterte
Kebijakan perjudian Duterte bersifat paradoksal – di satu sisi ia berusaha membatasi perjudian, tetapi di sisi lain, pemerintahannya tetap mengandalkan pendapatan besar dari sektor ini.
Beberapa warisan kebijakan Duterte terkait perjudian meliputi:
- Penindakan ketat terhadap perjudian ilegal, meskipun masih banyak tantangan dalam pemberantasannya.
- Perubahan sikap terhadap perjudian online (POGO) yang tetap diizinkan beroperasi demi pemasukan negara.
- Pembatasan pertumbuhan kasino untuk mengurangi dampak sosial perjudian.
- Ketergantungan pemerintah terhadap pajak perjudian, yang menjadi sumber pendapatan besar bagi negara.
Meskipun Duterte telah meninggalkan jabatannya, kebijakan yang ia terapkan terhadap perjudian masih memiliki dampak jangka panjang terhadap industri ini di Filipina. Pemerintahan selanjutnya akan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan regulasi perjudian yang lebih ketat, terutama dalam menghadapi masalah sosial yang terus berkembang.
Tinggalkan Balasan